Bawaslu Kota Langsa Gelar Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilu

Langsa - Bawaslu Kota Langsa menggelar kegiatan Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu dalam masa penghitungan suara dan pleno di tingkat Kecamatan. Acara di gelar pada Jum'at (23/2/24) di aula hotel Kartika Langsa. 

Dalam kegiatan tersebut mengahadirkan pemateri dari penggiat Demokrasi yang juga matan Komisioner Kota Langsa, Riswandar SE.

Komisioner Panwaslih Kota Langsa, Sri Wahyuni didampingi Marida Fitriani mengatakan meskipun hari pemungutan suara legislatif dan Presiden telah usai, Bawaslu Kota Langsa masih tetap bekerja melakukan pengawasan terhadap proses Pemilu yang saat ini sudah di tahap Pleno Kecamatan.

“ kita mengelar kegiatan ini untuk memberi pemahaman kepada jajaran pengawas ad-hoc, untuk memastikan tidak adanya pelanggaran dan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu khususnya di Kota Langsa,” ucap Sri Wahyuni.

Sambung Sri, saat ini sudah memasuki tahapan pungut hitung selanjutnya masuk ke tahap rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan, jadi peran serta pengawas pemilu diberbagai tingkatan sangat dibutuhkan kerja exstra dalam memastikan pengawasan pemilu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. 

“saat ini kita memasuki kegiatan tahapan 9, yaitu pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan,” tambahnya.

Tahapan rekapitulasi di Kecamatan menjadi sangat penting sehingga perlu ketelitian dan kecermatan. Panwascam sendiri mempunyai hasil data banding dari Pengawas TPS yang tepat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya pengawasan tahapan pemilu yang maksimal sehingga nantinya akan meminimalisir pelanggaran pada masa pungut hitung tersebut.

Seluruh Jajaran pengawas harus memastikan data-data Sirekap dengan C Hasil sudah sesuai dan tidak ada perbedaan. Kita juga berharap semua permasalahan yang timbul dapat selesai di Kecamatan”, sambungnya.

Kita berharap kegiatan evaluasi pengawasan ini dapat dilakukan secara aktif dan cermat dalam pengawasan terutama saat perhitungan suara agar tidak terjadi kesalahan untuk mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran yang sangat rentan menjadi gugatan”, ungkap Sri Wahyuni.