Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Langsa Dorong Perempuan Berperan Aktif Mengawal Demokrasi

.

LANGSA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Langsa lakukan konsolidasi demokrasi bersama kelompok perempuan/ lembaga swadaya masyarakat (LSM), Rabu (30/09) di Posko Kupi Langsa

Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan Bawaslu Kota Langsa bersama kelompok perempuan dan lembaga swadaya masyarakat ini dihadiri Anggota Bawaslu Kota Langsa yang juga merupakan koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (P3S), Marida Fitriani, serta sejumlah perwakilan kelompok perempuan dan LSM.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Langsa mengajak kelompok perempuan untuk melihat pengawasan pemilu sebagai tanggung jawab bersama. Karena Perempuan memiliki ruang yang luas untuk mengambil bagian, mulai dari membangun kesadaran politik di lingkungan keluarga, menyampaikan informasi yang benar, mengawasi praktik politik uang, hingga berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

Kordiv P3S Bawaslu Kota Langsa, Marida Fitriani, menyampaikan bahwa perempuan bukan sekadar kelompok pemilih yang menjadi sasaran sosialisasi politik. Lebih dari itu, perempuan merupakan bagian penting dari masyarakat yang dapat berkontribusi dalam menjaga integritas demokrasi.

“Perempuan memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial. Dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga organisasi masyarakat, perempuan dapat menjadi penggerak kesadaran demokrasi. Karena itu, kami berharap perempuan tidak hanya hadir saat memberikan suara di bilik pemungutan suara, tetapi juga ikut mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai aturan,” ungkap Marida.

Ia juga menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pengawasan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar berbagai potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

Menurutnya, kelompok perempuan dan LSM dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menyampaikan pendidikan politik, membangun keberanian masyarakat untuk bersikap kritis, serta memperluas jangkauan pengawasan partisipatif, termasuk pada masa non-tahapan pemilu.

Melalui forum konsolidasi tersebut, diskusi juga diarahkan pada pentingnya membangun kepedulian bersama terhadap berbagai persoalan demokrasi, seperti politik uang, penyebaran informasi bohong, politisasi identitas, serta praktik-praktik yang dapat mencederai hak politik masyarakat.

Bawaslu Kota Langsa berharap pertemuan ini tidak berhenti sebagai kegiatan silaturahmi dan diskusi semata. Ada tindak lanjut berupa komunikasi, kolaborasi, dan keterlibatan nyata kelompok perempuan serta LSM dalam gerakan pengawasan partisipatif.

Bawaslu juga berharap perempuan semakin percaya diri menyuarakan hak-hak politiknya, berani menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran, serta menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berintegritas.(F3)