Bawaslu Langsa Gandeng Akademisi, Perkuat Penegakan Hukum Pemilu
|
LANGSA – Dalam upaya memperkuat penegakan hukum pemilu serta meningkatkan kualitas pengawasan demokrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Langsa melakukan koordinasi dan konsolidasi demokrasi dengan kalangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam), Langsa. Rabu, 9/9/2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kota Langsa, Marida Fitriani dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Sri Wahyuni. Rombongan Bawaslu Langsa diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra, Dr. Liza Agnesta Krisna, S.H., di ruang kerja Dekan Fakultas Hukum Unsam, Langsa.
Pertemuan ini menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan antara lembaga pengawas pemilu dengan kalangan akademisi, khususnya dalam membangun perspektif hukum yang komprehensif terkait penanganan pelanggaran dan penegakan hukum pemilu.
Kordiv P3S Bawaslu Kota Langsa, Marida Fitriani menyebutkan bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemilu, penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang bagaimana menangani setiap dugaan pelanggaran, tetapi juga
upaya membangun kesadaran hukum, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
" Keterlibatan akademisi memiliki arti penting dalam memperkaya perspektif kelembagaan, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan penegakan hukum pemilu" tegas Marida Fitriani
Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Kajian akademis dan pemikiran kritis dari kalangan dosen dapat menjadi kontribusi penting bagi penguatan kelembagaan pengawas pemilu.
Sementara itu, Koordinator Divisi HP2H, Sri Wahyuni, menekankan pentingnya membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, dalam memperluas edukasi dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.
Dari perspektif akademisi, kolaborasi dengan Bawaslu juga membuka ruang bagi pengembangan kajian hukum kepemiluan, diskusi ilmiah, serta penguatan pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi dan sistem penegakan hukum pemilu.
Bawaslu Kota Langsa memandang bahwa penguatan penegakan hukum pemilu membutuhkan dukungan berbagai pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan dan kapasitas kelembagaan pengawas, tetapi juga memerlukan dukungan keilmuan, kesadaran hukum masyarakat, serta partisipasi aktif seluruh elemen demokrasi.
Melalui koordinasi dan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kota Langsa berharap hubungan kelembagaan dengan Fakultas Hukum Universitas Samudra dapat terus terbangun dan dikembangkan dalam berbagai kegiatan edukasi, diskusi, serta penguatan kapasitas kepemiluan.(F3)