Lompat ke isi utama

Berita

Cegah Politik Uang dan Kawal Netralitas Keuchik, Bawaslu Kota Langsa Gelar Konsolidasi Bersama Pendamping Desa

.

LANGSA – Panitia Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kota Langsa terus menggencarkan upaya pengawasan di luar tahapan guna menjaga kemurnian demokrasi hingga ke tingkat akar rumput. Melalui forum Konsolidasi Demokrasi yang diselenggarakan di Cafe AKA KUPIE pada Kamis (24/09/2026), Bawaslu Kota Langsa menggandeng Pendamping Desa untuk membahas strategi pencegahan politik uang serta penguatan netralitas Keuchik (kepala desa) demi meningkatkan kualitas demokrasi.

Diskusi tersebut dipimpin langsung oleh Sri Wahyuni selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Langsa, bersama Pendamping Desa yakni RM Alhilallul Syafri Atmaja dan Abdur Razhak.

Forum ini menyoroti bahwa politik uang di tingkat gampong berpotensi merusak integritas proses demokrasi dan menggeser pertimbangan rasional masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan program, rekam jejak, dan visi. Di sisi lain, posisi strategis Keuchik di tengah warga menuntut adanya komitmen netralitas yang teguh agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun fasilitas demi keuntungan politik pihak tertentu.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Langsa, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan kepercayaan publik sejak dari tingkat desa.

“Demokrasi yang sehat bermula dari integritas di tingkat gampong. Praktik politik uang jelas mencederai kebebasan memilih masyarakat, karena suara publik tidak boleh ditakar dengan imbalan materi. Kami bersama Pendamping Desa bersepakat bahwa pencegahan harus dimasifkan melalui pendidikan politik yang membumi, sederhana, dan menyentuh keseharian warga,” kata Sri Wahyuni.

Terkait aparatur gampong, Sri Wahyuni secara tegas mengingatkan agar seluruh Keuchik bersikap profesional dan menjaga netralitas secara mutlak.

“Keuchik memiliki posisi yang sangat dihormati di masyarakat. Oleh karena itu, Keuchik harus menjadi teladan dengan tidak memihak, serta tidak sekali-kali memanfaatkan fasilitas, kewenangan, maupun sumber daya pemerintahan gampong untuk kepentingan politik praktis. Sikap netral adalah kunci terciptanya iklim masyarakat yang aman, damai, dan kondusif,” tegasnya.

Ia juga mengimbau warga agar proaktif dalam melakukan pengawasan partisipatif tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Apabila masyarakat menemukan dugaan praktik politik uang atau ketidaknetralan aparatur gampong, kami meminta untuk tidak mengambil tindakan sendiri. Segera kumpulkan informasinya dan laporkan langsung ke Bawaslu Kota Langsa agar dapat diproses secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Sri Wahyuni.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Bawaslu Kota Langsa dan Pendamping Desa berkomitmen membangun komunikasi serta koordinasi berkala dengan tokoh masyarakat dan aparatur gampong guna memastikan edukasi anti-politik uang serta kepatuhan netralitas aparatur berjalan berkesinambungan.