Koordinasi PDPB Bawaslu Kota Langsa Bersama KIP
|
Langsa, 8 Juni 2026 – Bawaslu Kota Langsa melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa dalam rangka membahas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta agenda kepemiluan pada masa non-tahapan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar penyelenggara pemilu guna memastikan kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.
"Masa non-tahapan harus dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan penguatan sistem kepemiluan, khususnya terkait data pemilih. Berbagai dinamika yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar ke depan kualitas data pemilih semakin akurat dan hak pilih masyarakat dapat terlindungi dengan baik," ujar Marida Fitriani, Anggota Bawaslu Kota Langsa.
Sambungnya "Kualitas data pemilih menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Perbedaan jumlah pemilih antara Pemilu dan Pilkada yang terjadi sebelumnya perlu menjadi perhatian bersama untuk dievaluasi. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Langsa terus melakukan pengawasan melalui pencermatan dan uji petik terhadap data yang dimutakhirkan oleh KIP guna memastikan data pemilih tetap valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,".
Selain membahas data pemilih, pertemuan juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data partai politik serta koordinasi lintas sektor dalam mendukung validitas data kepemiluan. Bawaslu mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk instansi kependudukan dan pemerintah gampong, untuk memperkuat proses pembaruan data serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data pemilih yang akurat.
Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kota Langsa berharap sinergi dengan KIP Kota Langsa dapat terus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas data pemilih dan data kepartaian. Kerja sama yang baik antar lembaga diharapkan mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, serta memberikan kepastian hak pilih bagi seluruh warga negara.
