Panwaslih Kota Langsa Gelar Apel Patroli Anti Politik Uang Pemilu 2019

 Langsa – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Langsa menggelar apel siaga patroli pengawasan anti politik uang pada masa tenang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, presiden dan wakil presiden tahun 2019, Jumat (12/9), di Halaman Kantor Panwaslih setempat. Apel itu dipimpin langsung oleh Ketua Panwaslih Kota Langsa, Muhammad Khairi, M.Pem,I dan dihadiri komisioner, Riswandar, SE serta Agus Syahputra, S.Sos yang diikuti Panwaslihcam dan anggota, Panitia Pengawas Gampong (PPG) dan staf sekretariat se Kota Langsa. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI, Abhan, SH yang dibacakan oleh Ketua Panwaslih Kota Langsa menyampaikan, bahwa aspek keserantakan dari pemilu kali ini menjadi ujian besar bagi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang telah 11 tahun mendedikasikan dirinya menjaga hak pilih rakyat. Menyadari hal tersebut, maka selama berlangsungnya tahapanpemilu tahun 2019 yang dimulai sejak 17 Agustus 2017, kita telah melakukan berbagai upaya serius guna mengakselerasi kesiapan dan kematangan seluruh jajaran dalam menghadapi setiap tahapan pemilu, termasuk menyiapkan penyelenggaraan pengawasan masa tenang, hari pungut hitung dan rekapitulasi serta kesiapan penanganan pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilu. Lanjutnya, sebelum memasuki hari pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April, kita terlebih dahulu diperhadapkan dengan tugas mengawasi masa tenang yang dimulai dari 14 sampai 16 April. Masa ini merupakan salah satu fase krusial dalam pelaksanaan pemilu yang akan menguji integritas seluruh elemen bangsa termasuk didalamnya Bawaslu dan peserta pemilu. Ditegaskannya, politik uang jelas-jelas melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi serta meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pengawas pemilu bersama-sama dengan masyarakat kita tolak dan lawan politik uang, demi pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat. Sementara itu, apel ini selain bertujuan membunyikan alarm atas kesiapan pengawas dalam melakukan pencegahan, gerakan patroli pengawasan ini dapat kita maknai sebagai gerakan etik dan moral yang berbasis pada keyakinan Bawaslu bahwa Indonesia sanggup mendemonstrasikan suatu keunggulan berdemokrasi pada basis karakter sejati anak bangsa yang beradab, cinta perdamaian, menujung tinggi semangat kekeluargaan, menghargai setiap perbedaan diantara sesama anak bangsa. “Saya berharap baik Bawaslu Provinsi, kabupaten/kota, pengawas ditingkat kecamatan dan gampong atau desa agar membaca dan mempelajari dengan sesama setiap data yang tersaji dalam IKP 2019 untuk menuntun proses perencanaan strategi pencegahan dan pengawasan di wilayah masing-masing,” imbuhnya. Selain itu, sambungnya, penting juga bagi personel tim patroli agar mengenali dan memahami karakteristik serta kecenderungan perilaku sosial kemasyarakatan di wilayah patrolinya. Hal ini agar pengawas mampu, beradaptasi dengan terutama penetrasi strategi pengawasan yang tepat tanpa mencederai tatanan dan nilai sosial kemasyarakatan yang ada. “Kepada seluruh personel tim patroli agar menghindari sikap-sikap arogansi saat menjalankan patroli pengawasan,” pungkas Ketua Bawaslu.