Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Pengawasan Berbasis Komunitas, Bawaslu Kota Langsa Gandeng Pelaku UMKM Perempuan Lawan Politik Uang

.

LANGSA – Panitia Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kota Langsa terus memperluas jaringan pengawasan partisipatif di luar tahapan pemilu dengan menyasar kelompok ekonomi masyarakat. Melalui forum diskusi Konsolidasi Demokrasi yang digelar di Langsa City pada Senin (14/09/2026), Bawaslu Kota Langsa bersama perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merumuskan strategi pengawasan pemilu berbasis komunitas usaha guna membendung praktik politik uang menuju Pemilu 2029.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Marida Fitriani, M.P, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Langsa. Pertemuan ini menggarisbawahi bahwa unit usaha harian—seperti toko kelontong, pasar tradisional, kelompok kuliner, hingga warung kopi—bukan semata penggerak ekonomi, melainkan simpul sosial strategis tempat masyarakat berinteraksi dan bertukar informasi setiap hari.

Marida Fitriani menjelaskan bahwa ruang-ruang interaksi UMKM kerap kali rentan disusupi tawaran transaksi politik menjelang pemilihan, mulai dari "serangan fajar", pembagian sembako, uang transportasi, hingga bantuan bersyarat dukungan politik.

“Politik uang kerap hadir dengan dalih bantuan ekonomi sederhana atau imbalan kecil, padahal dampaknya sangat merusak karena mereduksi kedaulatan suara rakyat menjadi komoditas dagang semata. Kita membutuhkan kesadaran mendasar bahwa kebutuhan ekonomi tidak boleh ditukar dengan suara, dan bantuan modal usaha bukan alasan untuk menggadaikan hak pilih,” tegas Marida Fitriani di sela-sela diskusi. 

“UMKM bukan hanya urusan ekonomi keluarga, tetapi ruang interaksi sosial warga yang sangat hidup. Ketika pelaku usaha dan pedagang memiliki ketahanan moral serta literasi pemilu yang kuat, warung dan pasar akan bertransformasi dari wilayah yang rentan 'serangan fajar' menjadi benteng pertahanan integritas demokrasi,” tambah Marida.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu ragu mengambil peran dalam pengawasan pemilu demi menjaga kemurnian suara rakyat.

“Pengawasan pemilu partisipatif tidak harus rumit. Jika pelaku UMKM menemukan indikasi bagi-bagi barang atau uang bermotif elektoral, tidak perlu melakukan konfrontasi langsung. Simpan buktinya secara aman, catat kronologinya, dan laporkan kepada Bawaslu melalui mekanisme resmi yang tersedia,” imbau Marida.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, Bawaslu Kota Langsa akan mengintensifkan sosialisasi menyeluruh kepada komunitas UMKM di seluruh wilayah Kota Langsa guna membangun ekosistem usaha yang bersih dan menolak segala bentuk money politics.