Launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkasa 2020
|
Jakarta (25/02/2020), Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap, seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dengan baik dalam menindaklanjutinya.Afif menyampaikan, hal pertama penyelenggara Pilkada 2020 agar meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseroangan maupun calon yang diusung partai politik (parpol) atau gabungan parpol."Peningkatan pelayanan harus dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih dan partisipasi masyarakat itu jadi catatan penting," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2020) yang dihadiri Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin.Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengimbau supaya ajang pemilihan umum (pemilu) tidak dijadikan sumber perpecahan, permusuhan, dan membuat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif. Menurutnya, tujuan sejati pemilu adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan negara, bukan untuk meraih kekuasaan."Dalam pemilu ada yang menang dan kalah. Perbedaan pilihan dalam pemilu adalah yang wajar. Perbedaan itu sesuatu yang harus dihormati," katanya saat memberikan sambutan dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Selasa (25/02/2020).Wapres Periode 2019-2024 ini meminta para calon kepala daerah untuk tidak menciderai pesta demokrasi dengan memainkan isu Suku, Ras dan Agama (SARA), menebar ujaran kebencian dan hoaks. Ma'ruf khawatir, hal-hal demikian bisa menimbulian kegaduhan ditengah masyarakat."Jangan lakulan hal yang merusak dan politsasi sara. Sebaiknya bersaing secara sehat dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau ingin dipilih sampaikan kelebihan keunggulan," tutur Wapres berusia 76 tahun itu.Bawaslu, merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Hasilnya menunjukkan, dari 261 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, terdapat 15 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, dan Kota Makassar secara berurutan menjadi daerah yang paling rawan dengan mendapatkan skor dan level IKP paling tinggi.Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memaparkan, hasil tersebut diambil dari pengukuran empat dimensi dan 15 sub-dimensi yang mencerminkan kerawanan pilkada. Afif pun meminta agar Bawaslu Kabupaten/Kota yang daerahnya rawan dan memiliki potensi pelanggaran tinggi tidak perlu khawatir. Pasalnya, dengan IKP 2020 seluruh kerawanan bisa diantisipasi terlebih dahulu."Bawaslu dari daerah ini tidak perlu pesimis, ini bagian dari upaya kita agar kalau terjadi kerawanan jelang Pilkada bisa diantisipasi sesuai yang dipetakan. Kebijakan kita menggandeng berbagai pihak untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang," tutur Afif saat peluncuran IKP Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2020).Dia menjelaskan, tingkat kerawanan IKP pemilihan di kabupaten/kota terbagi atas tiga yaitu rawan rendah dengan skor 0-43,06; rawan sedang dengan skor 43,07-56,94; dan rawan tinggi dengan skor 56,95-100. Hasil dari penelitian IKP menunjukkan, pada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65 yang masuk dalam kategori rawan sedang. Artinya, tegas Afif, kerawanan pilkada di tingkat kabupaten/kota berpotensi terjadi karema berasa pada level 4."Dalam mengukur kerawanan ini, kita memakai standar yang kita bilang kualifikasi rendah, sedang dan tinggi. Untuk indeks kerawanan kabupaten/kota saat ini posisinya di 51,65 jadi kalau masuk di level 3 sudah sedang rata-ratanya. Ini menjadi catatan kita untuk mengantisipasi kerawanan di Pilkada," papar alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.Sedangkan level kerawanannya, lanjut Afif, terbagi enam yaitu level 1 (skor lebih kecil dari 36,12), yang berarti sebagian kecil indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 2 (skor 36,13-43,06), yang berarti sebagian indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 3 (skor 43,07-50,00), yang berarti hampir setengah kerawanan berpotensi terjadi. Level 4 (skor 50,02-56,94) yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 5 (skor 56,95-63,88) yang berarti sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 6 (skor lebih dari 63,88) yang berarti seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi).Dari hal tersebut, Kordiv Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu ini pun menyampaikan 15 kabupaten/kota yang memiliki kerawanan tertinggi Kabupaten Manokwari (80,89), Kabupaten Mamuju (80,89); Kota Makassar (78,01); Kabupaten Lombok Tengah (74,94); Kabupaten Kotawaringin Timur (72,48); Kabupaten Sula (71,45); Kota Sungai Penuh(70,63); Kabupaten Minahasa Utara (70,62); Kabupaten Pasangkayu (70,20); Kota Tomohon (66,89); Kota Ternate (66,25); Kabupaten Serang (66,04); Kabupaten Kendal (65,03); dan Kabupaten Sambas (64,53).##Sumber : IKP Bawaslu RI Tahun 2020