Bawaslu Langsa Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Perkuat Kesiapan Jajaran
|
LANGSA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Langsa melakukan evaluasi penanganan pelanggaran pemilu sebagai upaya memperkuat kesiapan jajaran dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Rabu (04/11/2026)
Kegiatan evaluasi tersebut dipimpin oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kota Langsa, Marida Fitriani, serta diikuti oleh Kepala Subbagian HP3S dan staf yang menangani bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
Kordiv P3S Bawaslu Langsa, Marida Fitriani Dalam evaluasi tersebut menyebutkan bahwa pembahasan difokuskan pada pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan dan temuan, proses penelusuran informasi awal, kajian dugaan pelanggaran, hingga mekanisme tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana kesiapan dan efektivitas kerja jajaran, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
“Penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya menuntut ketepatan dalam memahami regulasi, tetapi juga ketelitian, kecermatan, dan kesamaan pemahaman dalam setiap tahapan proses. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan agar setiap pekerjaan berjalan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat,” ucap Marida
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara koordinator divisi, kasubbag, serta staf teknis. Menurutnya, sinergi internal menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan setiap laporan maupun temuan dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain itu , Marida mengatakan evaluasi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dirumuskan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan pelanggaran.
Semoga seluruh jajaran P3S semakin solid, responsif, dan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, imbuhnya.(F3)
